Artikel ini merupakan terjemahan dari tulisan Green News berjudul “Sisi Lain ‘Energi Bersih’ dan Peran Investasi Lintas Negara (Thailand–Indonesia)”, yang diterbitkan oleh Green News / Nattanisha Phu Ak.


Rangkuman Singkat

Di tengah tren global menuju energi bersih, pembangunan pembangkit energi terbarukan di Indonesia juga menghadirkan persoalan sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pembangunan PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara, yang dikaitkan dengan investasi lintas negara Thailand melalui anak usaha EGAT, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan komunitas di sepanjang Sungai Tubu.

Di tengah megatren “energi bersih”, produksi listrik dari energi terbarukan terus meningkat. Pada 2025, energi terbarukan telah menyumbang sekitar 34% produksi listrik global, setara dengan porsi produksi listrik berbasis batu bara. Thailand dan Indonesia juga tidak terlepas dari tren global tersebut.

Indonesia menetapkan target energi bersih sebesar 19–23% pada 2030, sementara Thailand menargetkan 50% dalam sepuluh tahun, sebagaimana tercantum dalam rancangan Power Development Plan (PDP) 2026.

Pertanyaan yang kini menjadi perhatian dunia adalah: sejauh mana target-target tersebut dapat benar-benar diwujudkan? Dan yang tidak kalah penting, apakah terdapat dampak yang perlu diperhatikan?

Dalam sebuah diskusi kecil di pusat Bangkok pada akhir 2025 yang diikuti penulis, muncul persoalan menarik terkait isu tersebut. Salah satu pembahasannya adalah mengenai investasi Thailand di Indonesia melalui perusahaan negara Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), melalui anak usahanya EGAT International (EGATi), di sektor energi berbasis batu bara. Proyek tersebut disebut mendapat sorotan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dampak lingkungan.

Pertanyaan sederhana yang muncul saat itu—“Benarkah?”—kemudian mendorong penulis untuk menelusurinya lebih jauh melalui proses jurnalistik investigasi. Penelusuran tersebut diarahkan untuk mencari jawaban mengenai dampak proyek energi bersih di Indonesia serta seperti apa investasi lintas negara Thailand pada proyek-proyek energi, termasuk energi bersih, di Indonesia. Apakah benar terdapat dampak? Seberapa besar dampaknya?

Jika hal tersebut benar, muncul salah satu pertanyaan penting dalam pembahasan energi bersih saat ini: jika investasi lintas negara menimbulkan dampak lintas batas yang signifikan, khususnya terkait hak asasi manusia dan lingkungan, siapa yang harus bertindak dan apa yang harus dilakukan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan dalam kerangka prinsip internasional “bisnis dan hak asasi manusia” yang terus didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Artikel ini mungkin belum dapat memberikan jawaban secara menyeluruh. Namun, penelusuran ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sebagian persoalan penting, khususnya mengenai tantangan pengembangan energi bersih yang kini sedang dipercepat dunia melalui agenda “mengurangi hingga menghentikan penggunaan bahan bakar fosil”, sekaligus dimensi etika investasi lintas negara. Dalam konteks ini, Thailand berada pada posisi sebagai “investor” sekaligus “penerima investasi”.

“Lai Ichu”, Kehidupan Nelayan di Sungai Tubu

Ketika “Proyek Energi Bersih” Datang ke Kalimantan Utara

“Mungkin kami sudah tidak punya apa-apa lagi.”

Lai Ichu mengakhiri percakapan dengan suara yang memperlihatkan kesedihan yang jelas. Wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dengan bahasa yang berbeda dan diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

Lai Ichu, 61 tahun, adalah seorang nelayan di hulu Sungai Tubu. Ia merupakan kepala keluarga dengan sembilan anggota keluarga dan tinggal di salah satu komunitas Punan Kala di Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Kalimantan, Indonesia. Wilayah tersebut kini menjadi lokasi pembangunan Bendungan Mentarang Induk.

“Sebelum ada bendungan ini, kehidupan masyarakat kami normal. Ikan dan air juga baik-baik saja. Kami senang tinggal di tepi sungai, duduk di atas bebatuan, memancing, menangkap ikan, kemudian memanggang ikan untuk dimakan. Namun sekarang wilayah kami sudah tergenang. Tempat ikan bertelur dan sumber makanan juga akan terendam di masa depan. Kalau memikirkan hal itu, kami sangat sedih […] Pembangkit listrik tenaga air ini membuat kami mengalami kerugian yang sangat besar.”

Lai Ichu menyampaikan hal tersebut dalam wawancara melalui telepon pada pukul 06.00 waktu Thailand. Waktu tersebut merupakan satu-satunya kesempatan baginya untuk berbicara sebelum berangkat menggunakan perahu untuk menangkap ikan di wilayah hulu.

Bendungan Mentarang Induk merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air berskala besar dengan kapasitas 1.375 megawatt, dengan nilai investasi sekitar US$2,6 miliar atau sekitar 86,7 miliar baht. Proyek ini dikembangkan oleh PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) untuk menghasilkan listrik yang akan memasok kebutuhan industri di kawasan industri hijau KIPI/KIHI, kawasan Tanah Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Proyek tersebut merupakan bagian dari kebijakan energi bersih pemerintah Indonesia. Berdasarkan rencana pembangunan, konstruksi dimulai pada 2026 dan ditargetkan selesai serta mulai beroperasi sekitar 2029.

Bendungan tersebut akan memiliki panjang hampir 1 kilometer dan membendung Sungai Mentarang di Kalimantan Utara. Waduk dengan luas sekitar 141.275 rai akan mencakup wilayah di sepanjang bagian hulu Sungai Mentarang dan Sungai Tubu.

Wilayah yang diperkirakan akan terdampak genangan mencakup sekitar 19.791 rai kawasan hutan lindung/hutan konservasi dan Taman Nasional Kayan Mentarang, serta wilayah permukiman sekitar tujuh desa.

Proyek tersebut mendapat sorotan terkait dampaknya terhadap masyarakat dalam empat persoalan utama, yaitu relokasi dan kehilangan lahan penghidupan, sengketa kompensasi, dampak terhadap masyarakat adat, serta keterlibatan masyarakat dalam proyek yang dinilai belum cukup dan belum menyeluruh.

Kelompok masyarakat sipil memperkirakan dampak proyek, khususnya akibat pembangunan waduk, dapat menjangkau 13 desa dengan sekitar 541 keluarga. Sementara itu, angka resmi mengenai jumlah masyarakat yang terdampak belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Pada Januari 2023, sebanyak 28 keluarga dari komunitas Punan Tebunyau–Seboyo direlokasi ke RT 05, Desa Harapan Maju. Berdasarkan informasi dari pengembang KHN, keluarga Lai Ichu merupakan salah satu keluarga yang harus meninggalkan komunitas asal mereka di wilayah hulu dan berpindah ke wilayah hilir yang disebut Paking, melalui Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau rencana aksi pengadaan lahan dan relokasi.

“Lai Ichu”: Kehidupan Nelayan yang Makin Jauh dari Sumber Penghidupan

Lai Ichu bercerita bahwa rumah baru yang disediakan bagi mereka membuat jarak dengan wilayah tempat mereka mencari nafkah menjadi semakin jauh. Ia dan para nelayan lain yang direlokasi harus menempuh perjalanan melawan arus selama hampir satu hari agar tetap dapat menjalankan pekerjaan sebagai nelayan.

“Saya tidak bisa melakukan apa pun di sini [di tempat tinggal baru yang disediakan KHN]. Saya tidak bisa bekerja. Karena itu, setiap minggu saya harus naik ke hulu untuk mencari nafkah bagi keluarga saya,” kata Lai.

Lai mengatakan mereka pergi ke wilayah tempat mencari nafkah sebelumnya sebanyak 1–3 kali dalam seminggu, tergantung kondisi air. Mereka menggunakan perahu kecil bermesin yang disebut ketinting. Jika berangkat pukul 08.00, mereka baru tiba sekitar pukul 16.00 atau 17.00. Setelah menangkap ikan, mereka harus bermalam di desa yang masih berada di sekitar wilayah tersebut.

Tujuan mereka adalah mencari ikan di bagian hulu yang belum terdampak pembangunan bendungan, terutama jenis ikan bernilai tinggi seperti ikan wiaing thong. Lai mengatakan, jika berhasil mendapatkan sekitar 10 ekor ikan dengan berat masing-masing 1,5–2 kilogram, ia bisa memperoleh sekitar 1 juta rupiah atau sekitar 1.800 baht.

Meski harus bolak-balik menyusuri sungai yang menghabiskan waktu, bahan bakar, dan biaya, kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan mencari nafkah di bagian hilir yang wilayahnya telah terganggu oleh aktivitas pembangunan.

Lai mengatakan bagian hilir sungai telah terdampak pembangunan. Batu-batu besar jatuh ke sungai dan bercampur dengan tanah yang terbawa dari area konstruksi sehingga sungai menjadi dangkal dan keruh. Populasi ikan juga menurun drastis. Jika bendungan selesai dibangun, Lai khawatir mereka akan terperangkap di bagian hilir dan bahkan tidak lagi dapat melakukan perjalanan melawan arus untuk mencari ikan.

“Sekarang, kalau kami bisa menangkap 10 atau 20 ekor ikan, kami masih bisa menghidupi keluarga. Tapi kalau perusahaan menimbulkan dampak yang lebih besar, ke mana lagi saya harus pergi? Saya masih punya anak yang bersekolah,” kata Lai dengan nada khawatir.

Laporan “Drowning the Heart of Borneo with Hydropower Energy” yang diterbitkan NUGAL Institute for Social and Ecological Studies menyebutkan bahwa pembangunan pembangkit yang diklaim sebagai energi bersih tersebut tidak memperhitungkan biaya sosial dan risiko ekologis. Laporan itu memperkirakan sedikitnya 2.108 warga Punan dan Lundayeh dari 10 desa di sepanjang Sungai Mentarang dapat terdampak secara lingkungan.

Penulis telah menghubungi PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN), perusahaan pengembang Bendungan Mentarang Induk, untuk meminta tanggapan mengenai dampak proyek terhadap wilayah di sekitarnya. Hingga laporan ini disusun, perusahaan belum memberikan tanggapan.

“Albed”: Kehidupan Petani yang Terdesak

Ketika Proyek Batu Bara Meluas ke Kalimantan Timur

“Seolah-olah kami, masyarakat lokal, sedang dijajah.”

Albed (nama belakang tidak disebutkan), seorang petani Indonesia berusia 47 tahun, menyampaikan kalimat tersebut dengan nada getir dalam sebuah wawancara melalui telepon mengenai kondisi yang sedang dihadapinya.

Albed memiliki kebun seluas 5 hektare di Kampung Gelwasa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut kini menjadi lokasi rencana pembangunan terminal pengangkutan batu bara dalam proyek PT Pari Coal, yang dikembangkan oleh grup perusahaan Adaro Andalan Indonesia (Adaro).

Konsesi Pari Coal mencakup sekitar 24.971 hektare di Kalimantan Timur, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sekitar 3,5 juta ton per tahun. Proyek tersebut masih berada dalam tahap detailed engineering design dan persiapan pembangunan jalan angkut serta terminal. Artinya, proyek ini belum memasuki tahap produksi komersial penuh.

Sistem pengangkutan batu bara dalam proyek tersebut mencakup tambang terbuka di Mahakam Ulu, jalan angkut batu bara atau hauling road sepanjang sekitar 100 kilometer, area penumpukan batu bara dan fasilitas terminal di kawasan Sungai Weliwai/sistem Sungai Mahakam, serta pengangkutan lanjutan menggunakan tongkang menuju pasar domestik maupun ekspor.

Dampak lingkungan yang diperkirakan muncul dari proyek batu bara PT Pari Coal mencakup persoalan kehilangan dan fragmentasi kawasan hutan, dampak terhadap Gunung Layung—kawasan hulu yang dimanfaatkan masyarakat Dayak Tunjung—serta hutan adat. Persoalan lainnya meliputi kualitas air dan ekosistem sungai, lubang tambang dan pemulihan lahan, debu, kebisingan dan aktivitas transportasi, serta dampak terminal terhadap Sungai Mahakam.

Dampak konsesi juga disebut menjangkau satwa liar di kawasan sekitar. Salah satunya adalah Pari, badak betina yang terancam punah dan merupakan salah satu dari dua individu terakhir dari subspesies Dicerorhinus sumatrensis harrissoni yang tersisa, sekaligus individu terakhir yang masih hidup di alam liar. Habitat Pari kini dikelilingi proyek pertambangan batu bara.

Kondisi tersebut berkaitan dengan wilayah yang menjadi konsesi Pari Coal. Lebih dari 60% wilayah konsesi tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung, termasuk kawasan yang menjadi habitat Pari. Namun, pada 2025, status sebagian kawasan tersebut diubah menjadi hutan produksi melalui Keputusan Nomor SK 397/2025.

“Adaro mengatakan mereka akan menyelamatkan badak Pari dengan merelokasinya. Mereka mengatakan jika dibiarkan hidup di hutan alami, badak itu pada akhirnya akan mati. Namun sebenarnya, mereka ingin mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan pertambangan,” kata Corneles Kubar, petani di Kalimantan Timur sekaligus teman Albed.

Berbagai dampak dan konflik dengan masyarakat yang telah diberitakan kepada publik mencakup persoalan akses terhadap kebun karet dan lahan penghidupan, tanah dan hak masyarakat adat. Sistem administrasi pertanahan negara dinilai belum tentu mencakup kawasan hutan, kebun, dan tanah adat yang telah digunakan masyarakat Dayak selama beberapa generasi.

Persoalan lainnya adalah dampak terhadap sungai dan perikanan, serta hutan yang berpotensi mengalami pembukaan secara langsung maupun fragmentasi. Proyek tersebut juga menimbulkan persoalan iklim karena berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah puluhan juta ton karbon dioksida selama masa proyek.

Proyek tersebut dinilai telah membatasi masyarakat lokal dari wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Sebelum terminal batu bara dibangun, sejumlah “pos” penjagaan telah didirikan untuk mengamankan kawasan sekitar lokasi pembangunan. Aparat negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian, turut dilibatkan dalam pengamanan tersebut.

Albed mengatakan pengamanan tersebut bukan ditujukan untuk melindungi masyarakat.

Saat ini, rencana pembangunan terminal khusus batu bara PT Pari Coal masih berada dalam tahap pengembangan, termasuk proses persetujuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengurusan lahan.

“Kami benar-benar tidak bisa masuk. Pengamanannya sangat ketat. Ada TNI, ada polisi, ada lebih dari 10 tentara di setiap pos […] Apakah kami ini teroris sampai harus dijaga seketat ini? Jelas-jelas kami adalah masyarakat biasa,” kata Albed.

Dua tahun sebelumnya, Albed masih memiliki kebun seluas 5 hektare di Kampung Gelwasa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kebun keluarga tersebut dipenuhi berbagai tanaman, mulai dari padi, karet, rotan, hingga kelapa sawit yang menjadi sumber penghidupan bagi enam anggota keluarganya.

Namun, pada 2025, Albed mengetahui bahwa lahannya bersama sejumlah lahan milik warga lainnya berada dalam bayang-bayang ekspansi infrastruktur batu bara Pari Coal. Salah satu terminal direncanakan hanya berjarak sekitar 4 kilometer dari rumah Albed.

Laporan “Limbung di Gunung layung” yang disusun Organisasi JATAM, organisasi yang melakukan advokasi terkait pertambangan, menyebutkan bahwa pembangunan terminal di kawasan seluas 1.800 hektare berpotensi memperburuk kondisi kawasan di sekitar Sungai Mahakam yang sebelumnya telah mengalami tekanan akibat konsesi pertambangan batu bara oleh Kencana Wilsa di Kutai Barat.

Aktivitas tersebut disebut telah menghambat aliran air dan berdampak terhadap sejumlah anak sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam, salah satu sungai utama di Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat adalah penurunan jumlah ikan secara drastis. Albed menceritakan bahwa sebelum pertambangan batu bara berlangsung, ia dapat menangkap sekitar 100 kilogram ikan per hari. Namun sejak 2020, katanya, “meskipun jaring diangkat berkali-kali, ikan yang didapat bahkan belum tentu mencapai satu kilogram.”

Selain itu, pembangunan penghalang aliran air membuat wilayah lebih mudah dan lebih lama mengalami banjir. Sejumlah tanaman pertanian di berbagai kebun mati akibat terendam. Air yang sebelumnya jernih dan bersih juga mengalami pencemaran.

Sawah yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar disebut turut mengalami dampak serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memburuk dengan pembangunan terminal Pari Coal karena fasilitas tersebut membutuhkan penimbunan area perairan hingga setidaknya 5 meter.

Namun, menurut Albed, persoalan paling berat adalah upaya mengambil alih hak penguasaan atas lahan pertanian masyarakat melalui berbagai cara yang ia sebut sebagai “konsesi, mafia tanah, dan CSR.”

Setelah perusahaan menetapkan batas wilayah konsesi, proses pembebasan lahan dimulai pada 2022. Namun, sebagian besar masyarakat sebelumnya telah menyaksikan kerusakan sumber daya mereka akibat operasi tambang Kencana Wilsa. Karena pengalaman tersebut, mereka menolak pertambangan, terlepas dari apakah kegiatan tersebut telah memperoleh izin pemerintah atau tidak.

Ketika Pari Coal mulai membeli lahan, warga seperti Saharun menolak dengan tegas. Namun, ia kemudian mendapati bahwa patok batas konsesi telah dipasang di atas lahannya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuannya.

Ia menceritakan satu kasus ketika seorang warga berusaha memasuki kembali lahan miliknya yang telah diambil alih, tetapi justru ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ia kemudian diproses secara pidana, yang menurutnya dilakukan untuk memberikan tekanan, hingga akhirnya warga tersebut terpaksa menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan memasuki kawasan tersebut lagi.

Ada pula seorang warga di Kutai Barat yang ditahan selama lebih dari dua bulan dan dijerat sebagai pelaku tindak pidana setelah mendatangi pekerja dan memprotes operator alat berat yang sedang bekerja di atas lahannya.

Corneles mengatakan pria yang ditangkap tersebut merupakan korban dari apa yang ia sebut sebagai “mafia tanah”, yakni praktik yang mengalihkan hak atas tanah kepada perusahaan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengendalikan proses tersebut. Namun, dari lebih dari 10 orang yang menjadi korban, sebagian besar sebelumnya merupakan warga yang menolak menjual tanah mereka kepada Pari Coal.

“Misalnya saya punya tanah, tetapi saya tidak mau menyerahkannya. Kemudian ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Dokumen dibuat, tanda tangan camat, kepala desa, hingga urusan di kantor diselesaikan. Akhirnya orang yang mengaku sebagai pemilik itu memiliki hak secara hukum dan perusahaan membeli tanah tersebut dari orang itu,” jelas Corneles.

Ia menambahkan, pihak yang berada di balik proses tersebut bahkan disebut berani memalsukan tanda tangan pejabat.

Namun, tidak tepat jika dikatakan warga sama sekali tidak mendapatkan kompensasi. Tanah yang hilang tersebut memiliki nilai taksiran sekitar 100 juta rupiah per hektare atau sekitar 187.000 baht. Namun, uang yang diterima warga hanya berupa THR atau tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan saat Idulfitri, senilai sekitar 5–10 juta rupiah atau sekitar 9.350–18.700 baht.

Uang tersebut, menurut Corneles, kemudian disebut atau diposisikan sebagai pembayaran atas tanah yang dibeli perusahaan.

Selain persoalan pembebasan lahan dengan melibatkan aparat militer dan dugaan praktik mafia tanah, konflik lain yang muncul dalam proyek Pari Coal adalah konflik horizontal, atau secara sederhana, munculnya perpecahan di antara masyarakat lokal sendiri.

Corneles mengatakan program CSR perusahaan turut mendorong kerabat dan anggota keluarga besar untuk mengklaim tanah milik anggota keluarga mereka sendiri. Mereka berupaya masuk ke Ring 1, yakni wilayah sekitar 10–20 kilometer dari terminal, agar dapat memperoleh program CSR perusahaan seperti penyediaan sarana kebersihan sumber air, bantuan bulanan, atau pembangunan sekolah.

Sementara itu, mereka sebelumnya tinggal di Ring 2 dan Ring 3, yang menurut Corneles hampir tidak mendapat perhatian perusahaan meskipun tetap mengalami dampak lingkungan.

Penulis telah menghubungi PT Pari Coal dan perusahaan induknya, PT Adaro Indonesia, melalui alamat email resmi perusahaan sebanyak dua kali untuk meminta wawancara mengenai kasus tersebut dan mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan. Namun, hingga artikel ini ditulis, tidak ada tanggapan yang diterima.

Sementara Albed kehilangan pendapatan sekitar 6.400 baht per bulan, atau setara dengan sekitar dua pertiga upah minimum di Kalimantan Timur, sejak Pari Coal, anak usaha Adaro Energy, mulai masuk ke desanya. Di sisi lain, produksi batu bara di provinsi tersebut menghasilkan pendapatan besar bagi perusahaan.

Salah satu pihak yang memperoleh manfaat dari bisnis tersebut adalah PT PLN? [Catatan: teks asli menyebut EGAT International Co., Ltd. (EGATi)], anak perusahaan Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) atau Otoritas Listrik Thailand. EGAT sebagai perusahaan induk memiliki 100% saham EGATi dan kendali atas arah perusahaan tersebut.

Investasi Energi Lintas Negara “Adaro–EGAT”

“EGATi membeli 11,53% saham Adaro Indonesia dengan nilai investasi US$325 juta atau sekitar 11,47 miliar baht. Investasi ini mencakup lebih dari 72,5% portofolio EGATi.”

Demikian penjelasan Rangsima Phakpakao, Direktur Utama EGAT International Co., Ltd. (EGATi), anak perusahaan Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), mengenai investasi lintas negara BUMN Thailand tersebut di kelompok usaha Adaro, raksasa energi Indonesia.

Adaro merupakan perusahaan induk dari dua anak usaha yang mengembangkan Proyek Bendungan Mentarang Induk melalui Kayan Hydropower Nusantara (KHN) dan Proyek Batu Bara PT Pari Coal melalui Pari Coal. Kedua proyek tersebut berkaitan dengan dampak yang dihadapi nelayan Lai Ichu dan petani Albed.

Rangsima menjelaskan bahwa kerja sama antara EGATi dan Adaro bermula ketika pemerintah Thailand di bawah pemerintahan NCPO (National Council for Peace and Order) mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Thailand bagian selatan, antara lain proyek PLTU batu bara Krabi di Provinsi Krabi dan proyek PLTU batu bara Thepha di Provinsi Songkhla.

Pada Oktober 2016, Kabinet Thailand kemudian memerintahkan EGATi untuk membeli saham Adaro tersebut.

“Saat itu kami membutuhkan batu bara impor. Karena itu dilakukan pembelian saham di perusahaan tambang batu bara. Kebutuhan batu baranya dihitung terlebih dahulu, kemudian dari perhitungan tersebut ditentukan proporsi sahamnya,” ujar Rangsima.

Menurut Rangsima, tujuan EGATi adalah membantu menjamin ketahanan energi Thailand melalui kegiatan di luar negeri, sesuatu yang tidak dapat dilakukan langsung oleh EGAT.

“Tujuan pendirian kami adalah memenuhi kebutuhan ketahanan energi nasional […] Kami adalah anak perusahaan EGAT. Sederhananya, apa yang dapat dilakukan induk perusahaan di Thailand, kami lakukan di luar negeri.”

EGATi, lanjutnya, harus menjalankan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan EGAT, yang ditentukan berdasarkan Power Development Plan (PDP) atau Rencana Pengembangan Ketenagalistrikan Thailand, yang pada tingkat lebih tinggi ditetapkan melalui kebijakan dan perencanaan Kementerian Energi.

“Namun proyek [PLTU batu bara] mendapat protes sehingga akhirnya dibatalkan. Meskipun pembangkitnya tidak jadi dibangun, kepemilikan saham tetap harus dilanjutkan. Jadi, jika suatu saat negara membutuhkan batu bara, kami sudah memiliki kuotanya,” kata Rangsima.

Pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut memang tidak terealisasi, tetapi kemitraan antara EGATi dan Adaro terus berlanjut. Dalam kurun waktu dua tahun, EGATi menerima dividen sebesar 4,493 miliar baht. Pada 2025 saja, EGATi menerima dividen dari investasi batu bara Adaro sebesar 2,78 miliar baht.

Dengan demikian, Adaro menjadi salah satu sumber keuntungan utama bagi EGATi.

Karena investasi tersebut memberikan keuntungan besar, EGATi tidak memiliki rencana untuk mengakhiri statusnya sebagai pemegang saham Adaro. Rangsima juga menjelaskan bahwa keputusan untuk menarik investasi EGATi dari Adaro merupakan persoalan berskala nasional yang memerlukan keputusan Kabinet Thailand.

“Untuk keluar dari bisnis ini, kami harus meminta persetujuan Kabinet. Itu merupakan persoalan besar. Sementara kondisi tambang sendiri akan terus menurun dan dampaknya juga akan berkurang,” kata Rangsima.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika membahas perkiraan bahwa operasi tambang batu bara sebagai sumber energi fosil akan menurun pada 2050, yang merupakan target Net Zero Thailand dan Indonesia.

Ketika ditanya mengenai dugaan pelanggaran hak masyarakat di Indonesia, Rangsima mengatakan bahwa EGATi sebelumnya tidak mengetahui persoalan tersebut dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa EGATi memiliki tiga kriteria dalam memilih mitra usaha, yaitu: (1) memiliki visi yang sejalan dengan Thailand dan EGAT, (2) memiliki kredibilitas, dan (3) memiliki pendekatan kerja yang sejalan.

Lalu, sejauh mana kewenangan EGATi untuk menangani persoalan pelanggaran hak asasi manusia ketika sudah menjadi mitra bisnis?

Rangsima menjelaskan bahwa sebagai pemegang saham sekitar 11%, EGATi memiliki satu kursi dalam dewan direksi Adaro. EGATi juga berpartisipasi dalam rapat tahunan pemegang saham dan rapat umum. Dalam setiap agenda rapat dilakukan pemungutan suara, dengan sebagian keputusan membutuhkan suara mayoritas dan sebagian lainnya memerlukan suara bulat.

Hal tersebut dapat menjadi salah satu jalur yang memungkinkan perusahaan besar Thailand seperti EGATi, atau lembaga yang memiliki kewenangan seperti EGAT dan Kementerian Energi, untuk menangani persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia lintas negara. Selain itu, Thailand masih memiliki sejumlah mekanisme lain.

Saat ini, EGAT memiliki investasi energi di Indonesia dalam delapan proyek melalui tiga perusahaan yang terkait dengan EGAT, yakni EGATi, yang sepenuhnya dimiliki EGAT; RATCH Group, dengan kepemilikan EGAT sebesar 45%; serta EGCO Group, dengan kepemilikan EGAT sebesar 25,41%.

Tantangan “Bisnis dan Hak Asasi Manusia”

“Ini merupakan persoalan besar. Saya percaya EGAT harus menghormati dan menerapkan prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Namun persoalannya adalah ketika orang menutup sebelah mata dan melihatnya hanya sebagai anak perusahaan, perusahaan subkontraktor, atau perusahaan yang melakukan investasi. Karena itu, ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak perlu dikonsultasikan. Ini menjadi celah bagi perusahaan besar untuk menghindari tanggung jawab.”

Demikian pandangan Angkhana Neelapaijit, pegiat hak asasi manusia, anggota Senat Thailand dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand.

Ia menjelaskan bahwa Thailand merupakan negara pertama di Asia yang memiliki Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (National Action Plan on Business and Human Rights/NAP). Investasi internasional dan perusahaan multinasional menjadi salah satu dari empat pilar utama dalam rencana tersebut, termasuk ketika terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hak masyarakat dalam rantai pasok EGAT.

Penulis juga telah menghubungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), tetapi hingga artikel ini ditulis belum menerima tanggapan.

Selain NAP, terdapat sejumlah mekanisme lain yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dan organisasi Thailand dalam menjalankan prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah keikutsertaan dalam Global Compact atau kelompok perusahaan yang mendorong penerapan prinsip bisnis dan hak asasi manusia.

Jalur lainnya adalah melalui lembaga seperti Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan Thailand, yang menurut Angkhana dapat lebih aktif dalam menangani persoalan tersebut, antara lain melalui aturan mengenai uji tuntas (due diligence), maupun melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik di dalam perusahaan.

Warga Indonesia Mengadu, tetapi Suaranya Tidak Terdengar

Bukan berarti masyarakat di Kalimantan Timur hanya diam melihat kelompok usaha mengambil alih ruang hidup mereka dan menunggu perhatian dari pihak luar negeri. Sebaliknya, berbagai kajian dan perjuangan di tingkat masyarakat telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk pengaduan kepada pemerintah Indonesia.

Komunitas Albed pernah mengirimkan surat kepada kantor lingkungan hidup setempat untuk meminta laporan mengenai dampak lingkungan pembangunan terminal. Namun, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan dokumen lengkap tersebut.

Mereka kemudian mengirimkan surat kepada dinas perhubungan. Namun, pihak dinas mengatakan tidak pernah menerima pengaduan atau surat tersebut. Bahkan, kepala kepolisian setempat menyatakan bahwa tidak ada warga yang mengalami kerugian.

Jika kondisi tersebut benar, hal itu dapat menjadi salah satu indikasi mengenai besarnya pengaruh perusahaan energi tersebut dalam relasinya dengan pemerintah Indonesia.

Selain mengadu kepada pemerintah daerah, kelompok masyarakat juga mengirimkan pengaduan kepada pemerintah pusat melalui forum dengar pendapat di parlemen. Namun, persoalan tersebut pada akhirnya tidak berlanjut dalam pemberitaan.

Menurut Corneles, selain memiliki pengaruh terhadap pemerintah, Adaro juga memiliki pengaruh terhadap media. Ia mengatakan media lokal hanya memberitakan persoalan tersebut satu atau dua kali sebelum kemudian berhenti memberitakannya. Menurutnya, Adaro mendukung sejumlah media melalui pembelian iklan maupun sponsorship.

“Media di sini dibungkam dengan uang rupiah. Setelah itu mereka tidak lagi memberitakannya. Sementara Pari Coal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintah. Bahkan ada rumor bahwa mereka bisa memengaruhi sampai ke posisi kepala kepolisian setempat,” kata Corneles.

Aronong Thippimol, dosen bidang sejarah di Universitas Thammasat dan peneliti Asia Tenggara, mengatakan situasi tersebut berkaitan dengan pola pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah.

“Situasi seperti ini terjadi di banyak tempat. Sejak desentralisasi setelah era Suharto, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola banyak hal, termasuk sumber daya,” ujarnya.

Sejak 1999, Indonesia melakukan reformasi pemerintahan dengan mengalihkan sebagian kewenangan pengelolaan sumber daya, anggaran, dan pelayanan publik kepada pemerintah daerah. Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan etnis.

Aronong mengakui bahwa desentralisasi merupakan salah satu pendekatan pemerintahan yang dapat digunakan untuk mengelola negara dengan karakter seperti Indonesia. Namun, pada saat yang sama, sejumlah perusahaan dan kelompok usaha dapat melihat desentralisasi sebagai peluang untuk berhubungan langsung dengan pejabat pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi pemberian keuntungan tertentu dan berpotensi menimbulkan korupsi di tingkat lokal.

Semua persoalan tersebut merupakan bagian dari tantangan dalam pengembangan energi bersih, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Tantangannya adalah bagaimana target energi bersih dapat dicapai sekaligus menjawab persoalan dampak lintas batas yang muncul dari investasi energi lintas negara, dengan mekanisme yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Pertumbuhan Energi Bersih dan Investasi Lintas Negara

Pada 2025, sekitar 34% listrik dunia dihasilkan dari energi terbarukan, naik dari 32% pada 2024. Energi surya dan angin menyumbang sekitar 17%, meningkat dari sekitar 5% satu dekade sebelumnya. Batu bara menyumbang sekitar 34%, gas alam sekitar 21%, minyak 2%, dan nuklir 9%.

Investasi energi bersih pada 2025 mencapai sekitar US$2,2 triliun, sekitar dua kali lipat investasi untuk minyak, gas, dan batu bara. Selain itu, sekitar 91% proyek pembangkit energi terbarukan skala besar yang mulai beroperasi pada 2024 menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan pembangkit fosil baru dengan biaya terendah.

Arah kebijakan energi Indonesia adalah meningkatkan energi terbarukan sembari tetap mempertahankan batu bara dan gas untuk menjaga ketahanan energi. Dengan kata lain, transisi energi Indonesia tidak dilakukan melalui penghentian bahan bakar fosil secara cepat, melainkan melalui proses bertahap yang mempertimbangkan kemandirian energi, biaya listrik, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan emisi karbon.

Berdasarkan kebijakan energi nasional, Indonesia menargetkan porsi energi baru dan energi terbarukan sekitar 19–23% pada 2030 dan menuju Net Zero Emission pada 2060.

Sementara itu, Thailand juga mengarahkan kebijakan energinya pada peningkatan pembangkit listrik bersih. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk keterlambatan rencana ketenagalistrikan, struktur pasar dengan pembeli tunggal, kontrak pembangkit yang sudah ada, serta ketergantungan pada gas alam.

Per September 2026, rencana ketenagalistrikan yang masih berlaku secara resmi adalah PDP2018 revisi pertama, sementara pemerintah Thailand sedang menyusun PDP 2026. Rancangan tersebut mencakup peningkatan porsi listrik bersih hingga sekitar 50% dalam sepuluh tahun, pengurangan ketergantungan terhadap gas alam impor, perluasan tenaga surya untuk masyarakat, perluasan skema Direct Power Purchase Agreement (Direct PPA), serta peningkatan sistem penyimpanan energi dan fleksibilitas sistem kelistrikan.

Berharap “Suara Teriakan Menyeberangi Perbatasan”

Lai, Albed, dan Corneles menyampaikan harapan yang sama: mereka ingin proyek-proyek energi di wilayah mereka dihentikan dan kehidupan yang sebelumnya mereka jalani dapat kembali.

Meskipun kepercayaan mereka terhadap pemerintah Indonesia yang tersisa sangat terbatas, mereka berharap pemberitaan di luar negeri dapat menarik perhatian masyarakat internasional terhadap kondisi mereka. Mereka juga berharap perhatian tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap perusahaan energi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan lebih banyak mendengarkan suara mereka.

“Kami sebagai negara agraris berharap negara ini tetap bertumpu pada pertanian dan perkebunan, karena itu bisa diwariskan kepada anak cucu kami. Bukan ekonomi yang tumbuh karena pertambangan, bukan karena industri. Menjual tanah kepada perusahaan, sebanyak apa pun uang yang didapat, pada akhirnya tidak akan sampai kepada anak cucu,” kata Corneles.

Catatan: Tulisan ini ditulis dan diproduksi dengan dukungan dari Thomson Reuters Foundation. Semua konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.